MATERI KE-V

KEWARGANEGARAAN

1. Setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku menjadi warga negara Indonesia (WNI);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan Ibu  warga negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan  yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang yang warga negara asing dan Ibu warga negara Indonesia;
5.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak memiliki kewargangaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan aayahnya warga negara Indonesia; dan
7. Anak yang lahir di luar  perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.

1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa.
2. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan.
3. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. 

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Keputusan presiden;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
1. Peraturan menteri;
2. Instruksi menteri; dan
3. Dan lain-lainnya

1. Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. 
2. Aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila di era reformasi mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
3. Aspek materil, yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara kesatuan republik Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
4. Aspek organisasi yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
5. Aspek semangat atau kejiwaan di mana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta memiliki jiwa pengabdian. 
6. Aspek tujuan, yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam negara hulum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara yang memiliki kebudayaan.